Home / Umum / Kode Etik / Kode Etik DJP atau Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kode Etik DJP atau Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kode etik pekerjaan atau profesi adalah salah satu bagian di dalam tatanan etika yang sudah disepakati bersama oleh suatu pihak ataupun suatu kelompok di dalam masyarakat tertentu. Kode etik pada umumnya masuk ke dalam norma sosial, akan tetapi ketika terdapat kode etik yang mempunyai sanksi cukup berat makan biasanya masuk ke dalam ranah norma hukum.

Kode Etik DJP atau Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Kode etik bisa pulang diartikan sebagai sebuah tata cara, pola aturan, pedoman RT, tanda di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan maupun suatu kegiatan. Kode etik adalah sebuah aturan atau pola dan juga tata cara yang digunakan sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode etik memiliki tujuan supaya profesional bisa memberikan jasa yang paling baik kepada nasabah maupun pemakainya. Dengan adanya kode etik maka akan terhindar dari adanya perbuatan yang tidak profesional.

Kode etik banyak ragamnya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai kode etik DJP atau kode etik pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kode etik pada pegawai Direktorat Jenderal Pajak sudah diatur lengkap pada PMK dengan nomor 1/PM.3/2007. Peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan tersebut adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang ada pada pasal 2 serta Pasal 10 ayat 2. Peraturan lain dari Menteri Keuangan adalah nomor 29/PMK.01/2007 yang berisi mengenai pedoman di dalam Meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Departemen Keuangan dimana peraturan tersebut juga sudah mengalami perubahan yang secara keseluruhan sudah diatur ulang Pada Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.01/2007.

Baca Juga:   9 Kode Etik Guru Dan Penjelasannya

Kode etik DJP atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Adapun isi dari kode etik DJP yaitu larangan dan kewajiban setiap pegawai di dalam melaksanakan tugasnya lengkap pada kegiatan pergaulan di kehidupan sehari-hari. Sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pegawai DJP adalah sebagai berikut:

  1. Selalu menghormati kepercayaan, agama, adat-istiadat dan budaya dari orang lain
  2. Mampu bekerja secara akuntabel, transparan dan profesional
  3. Mampu memberikan pengamanan pada informasi dan data yang ada pada Direktorat Jenderal Pajak
  4. Mampu memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada sesama pegawai, kepada wajib pajak, serta kepada pihak yang lainnya Pada pelaksanaan tugas sehari-hari
  5. Mentaati seluruh perintah kedinasan
  6. Memiliki tanggung jawab pada pemakaian barang inventaris yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak
  7. Mampu mentaati tata tertib kantor dan ketentuan jam kerja pada Direktorat Pajak
  8. Mampu menjadi panutan yang baik untuk masyarakat pada proses pemenuhan kewajiban perpajakan
  9. Memiliki tutur kata yang sopan, termasuk di dalamnya adalah penampilan dan bersikap

Larangan-larangan untuk pegawai DJP

Selain adanya sejumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap pegawai DJP ada pula sejumlah larangan yang wajib untuk dihindari Sehingga nantinya bisa menjadi pegawai DJP yang baik. Di bawah ini adalah sejumlah larangan untuk pegawai DJP Yang perlu diketahui sehingga bisa untuk dihindari

  1. Pegawai DJP dilarang memiliki sikap diskriminatif pada saat melaksanakan tugas.
  2. Pegawai DJP dilarang untuk menjadi simpatisan aktif ataupun menjadi anggota pada sebuah partai politik
  3. Pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan ataupun kewenangan yang dimilikinya baik secara tidak langsung maupun secara langsung
  4. Pegawai DJP dilarang untuk menerima berbagai macam pemberian dalam bentuk apapun Baik secara tidak langsung maupun secara langsung yang berasal dari sesama pegawai, wajib pajak ataupun pihak yang lainnya
  5. Pegawai DJP dilarang menyalahgunakan informasi dan data perpajakan
  6. Pegawai DJP dilarang menyalahgunakan fasilitas yang dimiliki oleh kantor
  7. Pegawai DJP dilarang melakukan berbagai macam perbuatan yang bisa menimbulkan adanya kerusakan, gangguan, serta perubahan data pada sistem informasi di Direktorat Jenderal Pajak
  8. Pegawai DJP dilarang melakukan sejumlah perbuatan yang tidak terpuji yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan serta bisa menimbulkan kerusakan Citra dan juga martabak di Direktorat Jenderal Pajak
Baca Juga:   Bentuk Nilai dan Kode Etik Pekerjaan Sosial

Tentunya, pegawai DJP yang melakukan pelanggaran pada kode etik DJP bisa dikenakan sanksi dan juga bisa masuk ke dalam ranah hukum. Mudah-mudahan, sekelumit informasi mengenai kode etik DJP di atas mampu memberikan gambaran secara umum mengenai kode etik yang wajib dimiliki oleh pegawai DJP serta larangan-larangan yang harus dihindari oleh mereka. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

Artikel menarik lainnya

Kode Etik Engineer Yang Penting Anda Ketahui

Kode Etik Engineer Yang Penting Anda Ketahui

Bagi seorang Enginer tentunya harus memahami sejumlah kode etik Insinyur supaya bisa bekerja sesuai dengan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *