Home / Umum / Kode Etik / Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik PNS

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik PNS

Pada hari ini saya akan mencoba mengenai sanksi terhadap pelanggaran kode etik PNS. Namun sebelumnya perlu kita ketahui bersama bahwa pada saat memberikan hukuman dari tindakan indisiplin, bagian pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman tersebut harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada tersangka yang sudah melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan dari melaksanakan prosedur seperti itu adalah guna mengetahui apakah orang yang dimaksud memang benar-benar melakukan sebuah pelanggaran atau tidak. Selain itu juga diharapkan diketahui sejumlah faktor yang menyebabkan dilakukannya pelanggaran tersebut.

Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik PNS

Sejumlah hukuman yang bisa diberikan sebagai salah satu sanksi kepada pelanggaran disiplin PNS yaitu pemberhentian, pembebasan tugas, pemindahan sebagai hukuman, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, pernyataan ketidakpuasan, teguran tertulis, dan teguran lisan.

Disamping itu, larangan serta sanksi kepada kode etik PNS juga sudah diatur mengenai pejabat yang memiliki kewenangan di dalam memberikan hukuman disiplin serta aturan-aturan di dalam mengajukan pembelaan atau keberatan ketika seorang PNS belum bisa menerima hukuman disiplin yang diberikan kepadanya.

Aturan-aturan tersebut sudah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 Pasal 6 yang isinya kurang lebih adalah:

1. Jenis dan tingkat hukuman disiplin

Beberapa tingkat dari hukuman disiplin terdiri atas:

  1. Jenis hukuman disiplin berat
  2. Jenis hukuman disiplin sedang
  3. Jenis hukuman disiplin ringan

Beberapa jenis dari hukuman ringan terdiri atas:

  1. Teguran dalam bentuk tertulis
  2. Teguran secara langsung
  3. Pernyataan mengenai ketidakpuasan secara tertulis

Sejumlah jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas:

  1. Adanya penundaan kenaikan pangkat dalam waktu paling lama adalah 1 tahun
  2. Adanya proses penurunan gaji dengan besar satu kali kenaikan gaji secara berkala dengan durasi paling lama adalah 1 tahun
  3. Adanya penundaan pada kenaikan gaji secara berkala dengan durasi paling lama adalah 1 tahun
Baca Juga:   Kode Etik Periklanan Secara Umum

Beberapa jenis dari hukuman disiplin berat terdiri atas:

  1. Adanya pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan pegawai negeri sipil atau PNS
  2. Adanya pemberhentian secara hormat yang berasal dari pribadi sendiri sebagai PNS atau pegawai negeri sipil
  3. Adanya pembebasan dari jabatan
  4. Adanya proses penurunan pangkat pada pangkat yang lebih rendah dengan durasi paling lama adalah 1 tahun

2. Jenis-jenis pelanggaran disiplin

Secara perbuatan, tulisan maupun ucapan dari PNS atau pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran sejumlah ketentuan dari peraturan disiplin yang berupa larangan dan kewajiban merupakan pelanggaran disiplin

  1. Ucapan merupakan sejumlah kata-kata yang diucapkan oleh PNS di depan umum serta bisa didengar oleh pihak lain, seperti dalam alat komunikasi, rekaman, televisi, radio, melalui telepon, diskusi, ceramah dan rapat.
  2. Tulisan merupakan sebuah pernyataan perasaan atau pikiran baik dalam bentuk tulisan bisa berupa coretan, karikatur dan gambar ataupun yang serupa dengan hal tersebut.
  3. Perubahan merupakan sebuah tingkah laku maupun tindakan dan sikap dengan tidak melakukan pengurangan terhadap ketentuan pada sejumlah peraturan undang-undang pidana, di mana seorang PNS mengerjakan pelanggaran disiplin serta diberikan hukuman disiplin oleh bagian pejabat yang memiliki kewenangan untuk menghukumnya

3. Proses pemberhentian PNS atau pegawai negeri sipil

  1. Seorang PNS atau pegawai negeri sipil bisa diberhentikan dengan hormat akibat meninggal dunia.
  2. Seorang PNS atau pegawai negeri sipil bisa diberhentikan Dengan hormat karena:
  • Sudah memiliki usia yang masuk ke dalam masa pensiun
  • Adanya proses perampingan di dalam organisasi pemerintah
  • Atas kehendak atau permintaan individu dari PNS
  • Tidak memiliki kecakapan rohani dan jasmani sehingga mengakibatkan tidak bisa menjalankan sejumlah kewajiban sebagai PNS atau pegawai negeri sipil.
Baca Juga:   Contoh Pelanggaran Kode Etik Kedokteran

Bisa disimpulkan bahwa PNS atau pegawai negeri sipil selain wajib untuk bisa memenuhi kewajiban dan tugasnya, mereka juga harus menanggung sejumlah resiko hukuman apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan aturan atau kode etik yang ada.

Seorang PNS atau pegawai negeri sipil bisa diberhentikan Apabila:

  1. Melakukan pelanggaran terhadap janji atau sumpah dari PNS serta janji atau sumpah jabatan di samping melakukan pelanggaran terhadap janji atau sumpah PNS dan janji atau sumpah jabatan yang dikarenakan ketidak setiaan kepada UUD 1945 dan Pancasila serta pemerintah
  2. Dihukum kurungan atau penjara dengan dasar keputusan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap disebabkan karena melakukan sejumlah tindakan pidana kejahatan di mana ancamannya adalah hukuman kurang dari 4 tahun
  3. PNS atau pegawai negeri sipil bisa diberhentikan secara hormat Namun bukan atas permintaannya sendiri atau diberhentikan dengan tidak hormat yang disebabkan:
  • Seorang PNS mendapatkan hukuman penjara dengan dasar keputusan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan dan ketetapan hukum yang telah mengerjakan sejumlah tindakan pidana kejahatan yang ancamannya adalah hukuman 4 tahun atau bahkan lebih
  • Mengerjakan sejumlah pelanggaran disiplin dari pegawai negeri sipil atau PNS untuk tingkat yang cukup berat
  1. Seorang PNS atau pegawai negeri sipil diberhentikan secara tidak hormat jika:
  • Melakukan sejumlah pelanggaran terhadap janji atau sumpah PNS dan janji atau sumpah jabatan yang dikarenakan ketidak setiaan kepada UUD 1945, Pancasila, serta pemerintah dan negara
  • Melaksanakan sejumlah penyelewengan kepada UUD 1945, Pancasila, ideologi negara serta terlibat pada sejumlah kegiatan yang bertentangan dengan pemerintah dan negara
  • Mendapatkan Hukuman kurungan atau penjara dengan dasar adanya keputusan dari pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang disebabkan karena mengerjakan sejumlah tindakan pidana kejahatan terhadap jabatan maupun tindakan pidana kejahatan yang berkaitan dengan jabatan yang dimilikinya
  • Seorang PNS atau pegawai negeri sipil mendapatkan hukuman penahanan oleh jabatan yang memiliki kewenangan di mana disebabkan karena sudah melakukan tindakan pidana kejahatan sampai memperoleh keputusan pengadilan yang sudahmemiliki kekuatan hukum tetap, maka akan dilakukan pemberhentian secara sementara
Baca Juga:   Inilah Fungsi dan Tujuan Kode Etik Sesunguhnya

Proses pemberhentian PNS yang disebabkan karena meninggalkan tugas yakni:

  1. PNS atau pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugasnya secara terus menerus dalam waktu 2 bulan, Akan diberhentikan pemberian honor atau gaji mulai bulan ketiga
  2. PNS atau pegawai negeri sipil yang meninggalkan tugasnya secara terus menerus dalam waktu 6 bulan maka akan diberhentikan secara tidak format
  3. PNS atau pegawai negeri sipil yang tidak membuat laporan bahwa dirinya sudah kembali ke instansi di mana Dia bekerja setelah melewati masa cuti diluar tanggungan negara, akan diberhentikan dengan cara hormat sebagai PNS atau pegawai negeri sipil

Demikianlah penjabaran singkat mengenai sanksi terhadap pelanggaran kode etik PNS yang perlu diketahui secara sungguh-sungguh oleh setiap PNS supaya bisa menghindari adanya pelanggaran terhadap kode etik PNS. Mudah-mudahan, informasi diatas bisa berguna dan bermanfaat, khususnya bagi yang memiliki profesi sebagai PNS atau pegawai negeri sipil.

Artikel menarik lainnya

Sejumlah Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sejumlah Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Sanksi pelanggaran kode etik wajib untuk diperlakukan manakala terjadi pelanggaran kode etik. Hal tersebut memiliki …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *